Anjloknya Dana Pusat Paksa DPRD Banjar Siapkan Pedang Penghematan, Kegiatan Dewan Jadi “Kurban”
Banjar Express- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, harus bersiap menghadapi tahun 2026 dengan tantangan fiskal yang berat. Hal ini menyusul keputusan final pemerintah pusat yang memangkas signifikan aliran Dana Transfer ke Daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, membenarkan hal tersebut dan menyatakan kesiapan dewan untuk melakukan efisiensi besar-besaran, bahkan dengan mengorbankan sejumlah kegiatan kedewanan.
Baca Juga : Polres HST Catat Tren Peningkatan Pencurian Katalis Konverter Terorganisir
“Kita harus jujur, kondisi keuangan daerah tidak akan sama tahun depan. Efisiensi gelombang kedua sangat mungkin kita lakukan,” tegas Irwan Bora, seperti dikutip dari Banjarmasin Post.
Langkah paling konkret yang disiapkan adalah meninjau ulang dan berpotensi memangkas Perjalanan Dinas (Perjadin) anggota dewan. Irwan mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan dengan Badan Musyawarah (Banmus), kuota perjadin DPRD Banjar saat ini adalah sembilan kali dalam sebulan. “Prinsipnya, kalau ada yang bisa dipangkas, ya harus kita pangkas lagi. Ini untuk kebaikan bersama,” bebernya.
Tidak hanya di lingkungan legislatif, belanja barang dan jasa di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkab Banjar juga akan ditinjau ulang. Irwan menekankan bahwa selektivitas dalam penganggaran harus menjadi skala prioritas tertinggi. “Saatnya kita lebih ketat. Uang rakyat harus benar-benar dialihkan untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Penurunan Drastis Terlihat dalam Raperda APBD 2026
Konfirmasi atas pemangkasan anggaran ini juga datang dari anggota Fraksi NasDem, M Norhusain, yang memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Data yang diungkapkannya menunjukkan gambaran yang suram.
Sebagai perbandingan, pendapatan daerah pada tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp 2,6 triliun lebih. Sementara untuk tahun 2026, target pendapatan dipatok jauh lebih rendah, yaitu hanya Rp 2,2 triliun lebih. Di sisi belanja, APBD Murni 2026 menargetkan belanja daerah sebesar Rp 2,7 triliun, turun drastis Rp 302 miliar (10,08%) dari APBD Murni 2025 yang mencapai Rp 3 triliun.
“Artinya, defisit anggaran akan melebar. Ini harus jadi perhatian serius Pemkab Banjar untuk segera menggenjot pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Anggota Komisi IV DPRD Banjar ini. Langkah-langkah yang didorong antara lain optimalisasi penerimaan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta validitas ulang terhadap objek pajak.
Bocoran Data: Banjarbaru Juga Terpukul, Dana Bagi Hasil Anjlok 72%
Dampak kebijakan pusat ini tidak hanya dirasakan Kabupaten Banjar, tetapi juga daerah tetangganya, Kota Banjarbaru. Berdasarkan bocoran data, total dana transfer yang akan diterima Pemko Banjarbaru pada 2026 hanya sekitar Rp 616,15 miliar. Angka ini mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu Rp 349,98 miliar (36,22%) dibandingkan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp 966,14 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU), yang anjlok dari Rp 800,40 miliar (2025) menjadi hanya Rp 494,17 miliar (2026), atau turun Rp 306,23 miliar (38,26%). Rinciannya semakin mencengangkan:
-
Dana Bagi Hasil (DBH): Merosot 71,98% dari Rp 319,60 miliar menjadi Rp 89,53 miliar.
-
Dana Alokasi Umum (DAU): Berkurang 15,84% dari Rp 480,80 miliar menjadi Rp 404,63 miliar.
-
Dana Alokasi Khusus (DAK): Turun 23,41% dari Rp 153,27 miliar menjadi Rp 121,98 miliar.
Yang paling terasa adalah pemotongan pada DAK Fisik, yang nyaris habis dengan penurunan mencapai 91,38% (dari Rp 39,44 miliar menjadi hanya Rp 3,4 miliar). Sementara, DAK Nonfisik relatif stabil dengan penurunan tipis 1,04%.