Akses Keadilan Merata: Kabupaten Tapin Resmikan Pos Bantuan Hukum di Setiap Desa dan Kelurahan
Banjar Express- Dalam upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat akar rumput, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin secara resmi meluncurkan Pos Bantuan Hukum Posbakum Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Tapin. Acara monumental ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, di Aula Tamasa Kantor Setda Tapin, menandai babak baru dalam penegakan hak konstitusional warga untuk memperoleh keadilan.
Baca Juga : Pemkab Barito Kuala Buka Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDes
Kegiatan yang mengusung semangat “Hukum Untuk Rakyat” ini tidak hanya diisi dengan seremonial peresmian, tetapi juga dilanjutkan dengan sosialisasi intensif untuk memastikan program ini berjalan efektif. Kehadiran para narasumber dan undangan yang kompeten menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak.
Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Kementerian
Acara ini menghadirkan sinergi yang apik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Turut hadir sebagai narasumber kunci, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, yang memberikan pembekalan hukum kepada para perangkat desa.
Dari jajaran Pemkab Tapin, hadir para pimpinan utama, antara lain Sekda Tapin Dr. H. Sufiansyah, Asisten Pemerintahan Kesra H. Zainal Abidin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs. Rahmadi, serta para kepala bidang terkait. Yang tak kalah penting, seluruh Camat, Kepala Desa, Lurah, Tenaga Ahli Bupati, dan Staf Khusus Bupati se-Kabupaten Tapin hadir memenuhi undangan, menunjukkan kesiapan mereka untuk menjadi ujung tombak program ini.
Momen Bersejarah: Penandatanganan dan Penyerahan Simbolis
Sebelum sosialisasi dimulai, suasana khidmat menyelimuti acara peresmian. Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pembentukan Posbakum oleh Wakil Bupati H. Juanda kepada perwakilan kepala desa dan lurah. SK ini menjadi landasan hukum sekaligus mandat bagi mereka untuk mengoperasikan Posbakum di wilayahnya masing-masing.
Sebagai bentuk sinergi dan apresiasi, dilakukan pula tukar cinderamata antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, mengukuhkan komitmen bersama dalam memajukan bantuan hukum di daerah.
Apresiasi dan Harapan untuk Masa Depan
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Wakil Bupati H. Juanda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kakanwil Kemenkumham Kalsel beserta jajarannya.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama meresmikan Posbakum se-Kabupaten Tapin dan mengisi sosialisasi pada hari ini. Kehadiran Bapak merupakan suntikan semangat dan dukungan nyata bagi kami,” ujar H. Juanda.
Tak lupa, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah yang telah hadir serta memfasilitasi pembentukan Posbakum di daerahnya. “Anda semua adalah garda terdepan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dedikasi dan komitmen Bapak dan Ibu sekalian dalam membimbing masyarakat untuk mengakses keadilan dengan mudah dan gratis,” tambahnya.
Implikasi Positif bagi Masyarakat Tapin
Keberadaan Posbakum Desa/Kelurahan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi warga, seperti sengketa tanah, masalah perdata ringan, urusan administrasi kependudukan, dan persoalan hukum keluarga. Dengan adanya Posbakum, masyarakat tidak perlu lagi merasa takut atau bingung untuk mencari keadilan karena bantuan hukum yang profesional kini hadir di depan pintu rumah mereka.
Program ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi lebih dari itu: memberdayakan masyarakat secara hukum, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Kabupaten Tapin. Langkah ini merupakan terobosan penting yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua elemen masyarakat.
Langkah Konkret Pasca Peresmian: Dari Komitmen Menjadi Aksi Nyata
Setelah peresmian yang penuh makna ini, fokus acara beralih kepada tindak lanjut yang konkret. Pada sesi sosialisasi berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Alex Cosmas Pinem, langsung memaparkan mekanisme kerja dan prosedur bantuan hukum secara rinci. Beliau menjelaskan dengan jelas jenis-jenis kasus yang dapat masyarakat laporkan ke Posbakum.
“Selain itu, kami akan mendampingi para pengelola Posbakum dalam menangani dokumen dan memberikan konsultasi hukum dasar,” tegas Alex Cosmas Pinem. Tak hanya berhenti pada penjelasan teoritis, sesi ini juga menghadirkan diskusi interaktif. Beberapa Kepala Desa dan Lurah aktif melontarkan pertanyaan tentang teknis pelaksanaan dan skenario kasus yang mungkin mereka temui di lapangan.
Sebagai hasil dari dialog tersebut, seluruh pihak menyepakati untuk membentuk saluran komunikasi khusus. Dengan demikian, koordinasi antara desa/kelurahan dengan Kemenkumham dan Pemkab Tapin akan berjalan lebih lancar. Selanjutnya, Dinas PMD Kabupaten Tapin akan memfasilitasi pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas para operator Posbakum.
Implikasi Positif dan Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat Tapin
Secara keseluruhan, kehadiran Posbakum ini akan membawa dampak yang sangat positif. Pada akhirnya, program ini bukan sekadar tentang menyelesaikan konflik, tetapi tentang membangun fondasi masyarakat yang sadar hukum dan berdaya.
Oleh karena itu, semangat kolaborasi dari semua pihak menjadi kunci utama. Dengan kata lain, keberhasilan Posbakum bergantung pada sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.